Pengertian Supervisi Pendidikan Istilah supervisi pendidikan dibangun dari dua kata: supervisi dan pendidikan. Dalam uraian-uraian berikut hanya istilah supervisi yang lebih banyak diberbicarakan dari pendidikan, karena istilah pendidikan (education) lebih lengkap telah dikupas habis dalam mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan. Supervisi adalah istilah yang relatif baru dikenal di dunia pendidikan di Indonesia (lihat sejarah supervisi), karena itu perlu uraian secara lengkap tentang pengertiannya, yang akan dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu dari sudut etimologis,morfologis, dan semantik.
Secara etimologis, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, artinya pengawasan (Echols, 1983: 569). Oteng (1983: 222) mengatakan bahwa penggunaan istilah supervisi sering diartikan sama dengan directing atau pengarahan. Sementara Suharsimi (1988: 152) mengatakan bahwa memang sejak dulu banyak orang menggunakan istilah pengawasan, penilikan atau pemeriksaan untuk istilah supervisi, demikian pula pada zaman Belanda orang mengenal istilah inspeksi.
Secara morfologis, kata supervisi terdiri atas dua kata, super dan visi (super dan vision). Menurut Ametembun (1981: 1) super berarti atas atau lebih, sedangkan visi berarti lihat, tilik, dan awasai. Jadi supervisi berarti melihat, menilik dan mengawasi dari atas; atau sekaligus menunjukan bahwa orang yang melaksanakan supervisi berada lebih tinggi dari orang yang dilihat, ditilik, dan diawasi. Secara semantik, para ahli memberikan berbagai corak definisi, tapi pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut (Wiles, 1955: 8) "Supervision is assistance in the development of a better teaching-learning situation" (supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi mengajar yang lebih baik. Neagley dalam Pidarte (1986: 2) menyebutkan bahwa supervisi adalah layanan kepada guru-guru di sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan instruksional, belajar, dan kurikulum. Menurut Mc. Nerney (dalam Sahertian, 1982: 20) mengartikan supervisi sebagai prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran.Sedangkan Poerwanto (1986: 84) menyatakan, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.
Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:
- Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,
- Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya,
- Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.
Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa istilah supervisi mengandung makna banyak, tapi mengandung makna yang sama, misalnya bantuan, pelayanan, memberikan arah, penilaian, pembinaan, meningkatkan, mengembangkan dan perbaikan. Dengan kata lain, istilah supervisi dipertentangkan dengan makna mengawasi, menindak, memeriksa, menghukum, mengadili, inspeksi, mengoreksi, Said Suhil Achmad: Profesi Kependidikan. Kegiatan 5. 3 dan menyalahkan. Dengan demikian istilah supervisi "tidak sama" dengan istilah controlling, inspection (inspeksi), dan directing (mengarahkan). Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi objek utama supervisi di sekolah adalah guru, walaupun semua orang di sekolah dikenai supervisi itu hanyalah objek perantara. Isyarat lain dari pendapatpendapat di atas, adalah penting adanya administrasi yang baik dalam kegiatan supervisi, karena itu diperlukan suatu administrasi supervisi, terutama yang menyangkut fungsi utamanya, yaitu perencanaan, pengorganisian, penyelenggaraan dan pengawasan supervisi itu sendiri.
Ruang Lingkup Supervisi Pendidikan
Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa materi supervisi pendidikan telah mulai diperkenalkan mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan, yang menunjukkan bahwa materi supervisi tidak terlepas dari Administrasi Pendidikan pada umumnya. Rifai (1982: 124) mengatakan, bahwa di mana ada administrasi harus ada supervisi, dan jika ada supervisi tentu ada suatu yang dilaksanakan, ada administrasi sesuatu. Dengan demikian, kedudukan supervisi pendidikan sama pentingnya dengan administrasi pendidikan, namun secara hirarkis supervisi merupakan salah satu fase atau tahap dari administrasi. Thomas H Briggs dalam Rifai (1982: 225) menegaskan, bahwa supervisi merupakan bagian atau aspek dari administrasi. Khususnya yang mengenai usaha peningkatan guru sampai kepada taraf penampilan tertentu. Sarwoto (1985: 104) menjelaskan bahwa secara teoritis yang menjadi objek supervisi ada dua aspek, yaitu:
Ruang Lingkup Supervisi Pendidikan
Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa materi supervisi pendidikan telah mulai diperkenalkan mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan, yang menunjukkan bahwa materi supervisi tidak terlepas dari Administrasi Pendidikan pada umumnya. Rifai (1982: 124) mengatakan, bahwa di mana ada administrasi harus ada supervisi, dan jika ada supervisi tentu ada suatu yang dilaksanakan, ada administrasi sesuatu. Dengan demikian, kedudukan supervisi pendidikan sama pentingnya dengan administrasi pendidikan, namun secara hirarkis supervisi merupakan salah satu fase atau tahap dari administrasi. Thomas H Briggs dalam Rifai (1982: 225) menegaskan, bahwa supervisi merupakan bagian atau aspek dari administrasi. Khususnya yang mengenai usaha peningkatan guru sampai kepada taraf penampilan tertentu. Sarwoto (1985: 104) menjelaskan bahwa secara teoritis yang menjadi objek supervisi ada dua aspek, yaitu:
- Aspek manusianya, seperti sikap terhadap tugas, disiplin kerja, moral kerja, kejujuran, ketaatan terhadap peraturan organisasi, kerajinan, kecakapan kerja, kemampuan dalam bekerja sama, atak;
- Aspek kegiatannya, seperti cara bekerja kerja (cara mengajar), metoda pendekatan terhadap siswa, efisiensi kerja, dan hasil kerja.
Pendapat Sarwoto ini secara jelas membedakan apa yang menjadi objek pengawasan (controlling) dan supervisi (supervision).
FUNGSI ADMINISTRASI
1. Perencanaan (planning)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Penyelenggaraan (actuating)
4. Pengawasan (controlling)
FUNGSI CONTROLLING:
1. Inspeksi (inspection)
2. Supervisi (supervision)
SASARAN CONTROLLING:
1. Men (manusia)
2. Money (uang)
3. Material (materi/ bahan)
4. Method (metode/ kurikulum)
5, Mechine (mesin, peralatan)
6. Market (pasar)
SASARAN SUPERVISI:
1. Men (manusianya)
2. Activities (kegiatannya)
Uraian di atas menunjukkan bahwa antara supervisi dan controlling memang mempunyai hubungan yang erat, atau dapat dikatakan supervisi adalah bagian dari kegiatan controlling (pengawasan), sedangkan kegiatan supervisi lebih dititikberatkan pada aspek manusia. Selanjutnya Supandi (1986: 29) menegaskan, supervisi lebih banyak diartikan orang sebagai salah satu fungsi pengawasan pendidikan. Oteng (1983: 203) pula menyebutkan, bahwa controlling adalah fungsi administrasi dalam mana administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan.
Dengan demikian ruang lingkup supervisi pendidikan terdiri atas dua bagian. Pertama, supervisi tidak langsung atau supervisi makro atau supervisi pengajaran. Kedua supervisi yang bersifat langsung atau supervisi mikro yang sekarang dikenal dengan supervisi klinis. Supervisi makro adalah supervisi pengajaran, yang merupakan rangkaian kegiatan pengawasan pendidikan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi, baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan (Poerwanto, 1986: 99).
Harahap (1983: 8) merinci ruang lingkup supervisi pendidikan sebagai berikut:
a. Supervisi dalam administrasi personalia untuk melihat apakah ada kartu pegawai, soal kenaikan pangkat, soal pembagian tugas dan lain-lain.
b. Supervisi dalam pemeliharaan gedung dan alat-alat seperti kursi, meja, ruang belajar, papan tulis dan lain-lain.
c. Supervisi dalam penyelenggaraan perpustakaan, yaitu soal kondisi buku, pelayanan, ketertiban, dan lain-lain.
d. Supervisi dalam administrasi keuangan, seperti ingin melihat Said Suhil Achmad: Profesi Kependidikan. Kegiatan 5. 5 apakah pengeluaran sesuai dengan aturan, ketepatan pembayaran gaji atau honor lainnya kepada pegawai dan guru.
e. Supervisi dalam pengelolaan kafetaria, yaitu soal kebersihan tempat dan makanan, serta soal ketertiban siswa yang jangan sampai menjadi tempat bermain, bolos dan merokok.
f. Supervisi dalam kegiatan ko kurikuler, apakah sampai mengganggu kegiatan belajar siswa, kesehatan, dan keamanan.
Aman, Syofyan. (1980). Perkembangan organisasi pengurusan sekolah-
sekolah di Indonesia. Jakarta: Kurnia Esa.
Ametembun, N.A. (1981a). Guru dalam administrasi sekolah. Bandung:
IKIP Bandung.
--------------.(1981b). Supervisi pendidikan. Bandung: Suri.
Arikunto, Suharsimi. (1988). Organisasi dan administrasi pendidikan
teknologi dan kejuruan. Jakarta: P2LPTK, Ditjen Dikti,
Depdikbud.
Atmosudirdjo, Prajudi S. (1985). Dasar-dasar ilmu administrasi.
Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
Atmosudirdjo, Prajudi S. (1970). Beberapa pandangan umum:
Pengambilan keputusan (Descision Making). Cetakan
Pertama Juli. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
--------, (1985). Dasar-dasar ilmu administrasi. Jakarta: PT. Ghalia
Indonesia.
Balai Pustaka. (1989). Pedoman umum penyelenggaraaan administrasi
sekolah mengengah. Jakarta: Balai Pustaka.
----------------, (1990). Angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai
Pustaka.
Dekdikbud, (1982). Kepemimpinan Pendidikan, P3G, Dekdikbud,
Jakarta.
----------------. (tanpa tahun). Pedoman Supervisi, Depdikbud,
Enchols, John, M, Shadily, Hassan. (1983). Kamus Bahasa Inggeris
Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
Effendi. Uchjana, Onong. (1084). Sistem Informasi dalam Manajemen,
Alumni, Bandung.
Gibson, J. M., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1985). Organisasi
dan manajemen. Perilaku, struktur, proses. (Diterjemahkan
oleh Nunuk Adiarni MM, Editor: Lydon Saputra). Jakarta: PT.
Bina Aksara.
Gibson, J. M., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1996). Organisasi
dan manajemen. Perilaku, struktur, proses. Edisi kedelapan
(Diterjemahkan oleh Djoerban Wahid). Jakarta: Erlangga. (New
York, 1985).
Harahap, Baharuddin. (1983). Supervisi Pendidikan, PT. Ciawijaya,
Jakarta.
Hasymi, A. (1986). Manajemen Informasi, Bina Aksara, Jakarta.
Handayaningrat, Soewarno. (1989). Pengantar studi ilmu administrasi
dan manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung.
Kamars, Dachnel. (1989). Sistem pendidikan dasar, menengah,
dan tinggi suatu studi perbandingan antarbeberapa negara.
Jakarta: P2LPTK, Ditjen Dikti, Depdikbud.
Kanwil Depdikbud Propinsi Riau. (1991). Petunjuk operasional
peningkatan mutu pendidikan. Pekanbaru: Kanwil Depdikbud
Riau.
Said Suhil Achmad: Profesi Kependidikan. Kegiatan 5. 15
Kartono, Kartini (1981), Pemimpin dan kepemimpinan. Jakarta:
CV. Rajawali
Kneller, G, F. (1989). Antropologi pendidikan. (Diterjemahkan oleh
Imran Manan). Jakarta: P2LPTK, Ditjen Dikti, Depdikbud. (New
York, 1965).
Koentjaraningrat. (1982). Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan.
Jakarta: PT. Gramedia.
Koontz, H., O'Donnell, C., & Weihrich, H. (1990). Manajemen. Jilid
I dan II. (Diterjemahkan oleh Gunawan Hutauruk). Jakarta
Erlangga. (New York, 1984).
Lateiner, A, R. (1985). Teknik memimpin pegawai dan pekerja.
(Diterjemahkan oleh Imam Soedjono. Jakarta: CV. Aksara Baru.
(London, 1954)
Jamil, Nizami, O.K. (1997). Pola Manajemen Supervisi Pada Kanwil
Depdikbud Riau. (Skripsi Sarjana FIP IKIP Padang, 1997).
Idochi, Anwar. (1986). Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan
Pembangunan Pendidikan, Aksara, Bandung.
Joni, Raka, T, (editor), JL. Bolla. (1982). Supervisi Klinis, TPPL, BP3,
Depdikbud, Jakarta.
Kartono, Kartini. (1983). Pemimpin dan Kepemimpinan, CV. Rajawali
Press, Jakarta.
Nawawi, Hadari. (1983). Administrasi Pendidikan, Gunung Agung,
Jakarta.
Nurhadi, Mulyani A. (1983). Administrasi Pendidikan di Sekolah, Jilit
I, Andi Offset, Yokyakarta.
Nurtain, H. (1988) Supervisi Pengajaran, (Teori dan Praktek), P3G,
Dirjen Dikti, Depdikbud, Jakarta.
Poerwanto, Ngalim (1987). Administrasi dan Supervisi Pendidikan,
Mutiara, Jakarta.
Pidarta, Made. (1986). Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan,
Sarana Press, tanpa tempat penerbit.
Rifai, Mohd. (1987). Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Jemmars,
Bandung.
Sehertian, A. Piet. (1987). Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan,
Usaha Nasional, Surabaya.
Siagian, S.P. (1982). Filsafat Pendidikan, Gunung Agung, Jakarta.
Sutisna, Oteng. (1983). Administrasi Pendidikan, Aksara, Bandung.
Soetopo, Hendiyat, Westy, Sumartono. (1984). Kepemimpinan dan
Supervisi Pendidikan, Bina Aksara, Jakarta.
Supandi. (1987). Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Universitas
Terbuka, Jakarta.
Soetopo, Hendiyat, & Soemanto, Wasty. (1984). Kepemimpinan dan
supervisi pendidikan. Jakarta: PT. Bina Aksara.
Sudjak, Abi. (1990). Kepemimpinan manajer, eksistensinya
dalam perilaku organisasi. Jakarta: Pusdiklat Depdikbud.
Sugandha, Dann. (1981). Organisasi, komunikasi, dan teknik
0 komentar:
Posting Komentar